Aliansi Kontraktor Bone ( AKB )Datangi DPRD Bone, Menuntut Pencairan Dana Proyek Yang Belum Terbayarkan.

Foto Suasana dalam Ruang Badan Anggaran Dprd Bone

 

BONE – INKRAHMEDIA.COM Aliansi Kontraktor Bone ( AKB ) Kabupaten Bone yang di pimpin oleh Eko Wahyudi, SH, melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Bone, Jalan Reformasi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Rabu (03/01/2024).

Dalam orasinya, Eko Wahyudi,SH, selaku Ketua Aliansi bahwa mereka meminta Pemerintah Kabupaten Bone untuk segera melakukan pembayaran terhadap kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya.

Foto Suasana dalam Ruang Badan Anggaran Dprd Bone

” jika tidak dibayarkan saya akan datang kembali dengan kekuatan massa lebih besar, dan akan menduduki kantor DPRD sampai pembayaran diselesaikan ” seruan Eko.

Setelah melakukan orasi depan gedung DPRD, massa memasuki Ruang Paripurna untuk melanjutkan Aspirasinya, dan diterima oleh Ketua Komisi II, Wakil Ketua III DPRD, Sekwan DPRD Andi Hasanuddin. Am, S.Pi, Mp, Plt.Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah A.Irsal Mahmud, S.Hut, M.Si.

Eko sapaan akrabnya, mengatakan dalam ruang Badan Anggaran Dprd Bone, Aliansi Kontraktor Bone datang ditempat ini bukan karena kepentingan pribadi,bukan karena kepentingan politik, melainkan ini demi kepentingan perut, keluarga, serta beban moral dan moril yang dibawa ketempat ini.

Diruang Badan Anggaran Dprd Bone, Eko Wahyudi,SH, kembali menegaskan akan kembali menurunkan massa yang jauh lebih besar lagi.

” Saya berjanji akan mendatangkan massa lebih besar lagi jika akhir Januari tidak terbayarkan, ketika itu juga tidak terjadi maka kami akan segel Kantor keuangan ” tegas Eko Wahyudi.

Dari wawancara awak media, Eko menjelaskan, di bulan Oktober kemarin itu dana DAU Earmarking sudah ditransfer oleh pusat 100%.

” jadi tidak ada alasan secara dasar hukum Pemerintah Daerah tidak melakukan suatu pembayaran ke teman-teman kontraktor, ketika kita berkontrak berarti DPA itu ada dan rekanan wajib terbayarkan, ” ucapnya.

Masih Eko, dari hasil kesepakatan ini akan membentuk pansus dan mereka menghadirkan OPD yang terkait, mereka juga meminta dan mendesak, maksimal 31 Januari semua SPM yang ada di keuangan wajib untuk dibayarkan.

” Insya Allah ketika itu tidak terealisasi mereka akan menurunkan massa yang jauh lebih banyak lagi, dan memanggil semua teman – teman dari pekerja, penjual material, serta penambang yang berkontribusi dengan Aliansi Kontraktor Bone dan menyegel Kantor Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone “tutur Eko Wahyudi.

Dikesempatan yang sama, Plt.Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah A.Irsal Mahmud, S.Hut, M.Si, mengatakan Mempercepat Pembayaran Uang Rekanan.

” Insya Allah di Tahun 2024 ini percepatan – percepatan akan kita lakukan untuk mengakomodir teman-teman dari pihak ketiga itu dan kita optimis ” kata A.Irsal.

Masih A.Irsal, SPM yang sudah masuk dalam keuangan belum di bayar itu angkanya 65.M, dan juga meminta data kepada OPD agar kontraktor yang belum dibuatkan SPM, kita tunggu sampai hari Jumat tanggal 05/01/24.

” akibat utang ini, tentunya pembayaran di tahun 2024 itu ada beberapa item belanja yang harus kita tekan untuk menutupi pembayaran ini, ” Pungkasnya

 

Pewarta : BM.

Editor : Red.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *