Buton-INKRAHMEDIA.COM || Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Tim Instrumen dan Penguatan (IDP) HAM Wilayah Kerja Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Analisa Produk Hukum Daerah yang Berperspektif HAM di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis (7/8).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Kabupaten Buton, Alimani, dan dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam paparannya, perwakilan Tim IDP Sultra, Hidayat, menyampaikan pentingnya penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mengedepankan perspektif hak asasi manusia. Ia menyoroti dua Raperda yang telah diharmonisasi, serta menegaskan agar dalam proses penyusunannya tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM.
Lebih lanjut, Hidayat juga memperkenalkan sejumlah program kerja Kementerian HAM, termasuk program unggulan yang akan berjalan pada 2026, yakni Desa Sadar HAM dan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM). Program ini merupakan langkah kuratif yang sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya pada poin pertama yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
Diskusi berlangsung aktif, dengan sesi tanya jawab serta pemberian masukan dari para kepala OPD kepada Tim IDP Sultra. Koordinator Wilayah Kerja Sultra, Hasliddin, menekankan agar prinsip dan nilai HAM senantiasa dimasukkan dalam setiap proses penyusunan Raperda ke depan.
Ditempat terpisah, Kepala Kanwil HAM Sulsel Daniel Rumsowek memberikan pandangan yang sama bahwa setiap kebijakan atau penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus mendepankan perspektif HAM yang ingklusif.
Pemerintah Kabupaten Buton menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung serta bekerja sama dengan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam memajukan nilai-nilai HAM di wilayahnya.
Rapat ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Sebagai tindak lanjut, Tim IDP Wilayah Kerja Sultra akan segera menyusun rekomendasi terkait dua Raperda Kabupaten Buton yang telah dibahas.
Editor:Redaksi
